Jakarta, CNN Indonesia —
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 telah menyatakan dukungan mereka terhadap berbagai calon ketua umum PPP, baik dari kalangan internal maupun eksternal organisasi, untuk berpartisipasi dalam Muktamar PPP yang dijadwalkan pada tahun 2025 mendatang.
Husnan Bey Fananie, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), menyampaikan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di sebuah kafe di Otista, Jakarta, pada Minggu (5/1). “Kami dari Eksponen Fusi PPP 1973 sangat menghargai pencalonan para calon Ketua Umum PPP serta pengurus yang ingin ikut serta dalam Muktamar, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi,” ungkapnya.
Menurut Husnan, setidaknya ada belasan nama yang muncul dalam bursa calon ketua umum PPP. Dari internal PPP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), ia menyoroti beberapa nama potensial, antara lain Habil Marati (Anggota DPR RI periode 1999-2009) dan Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah).
Lebih lanjut, Husnan juga mencantumkan namanya sendiri serta Hasrul Azwar sebagai calon dari Parmusi. Dari Syarikat Islam (SI), ada nama Ahmad Faryal, sementara dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI), terdapat Anwar Sanusi.
Husnan menambahkan bahwa ada juga kandidat dari luar PPP yang mendapatkan dukungan dari Fusi PPP 1973. Di antara nama-nama tersebut adalah mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Nama-nama lain yang turut disebutkan meliputi mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.
“Kami berharap calon-calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun eksternal, memiliki karakter yang jujur, dapat dipercaya, amanah, cerdas, dan berintegritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, politikus PPP Idy Muzayad menegaskan penolakannya terhadap Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ia ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP di Muktamar 2025, dengan merujuk pada kegagalan Mardiono dalam membawa PPP kembali ke Parlemen Senayan.
“Mungkin ada pertanyaan di benak kawan-kawan. Bagaimana dengan yang sekarang? Kami jelas menolak satu pihak yang telah gagal ini,” kata Idy.
Idy juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa Plt Ketum PPP saat ini berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk menutup peluang bagi tokoh eksternal untuk menjabat sebagai ketua umum.
Dia meyakini bahwa perubahan AD/ART dapat memberikan kesempatan bagi tokoh eksternal untuk terlibat dalam kepemimpinan di muktamar PPP mendatang.
“Jika ada indikasi yang menghalangi kemunculan tokoh luar untuk menjadi ketua umum, itu akan bertentangan dengan AD/ART itu sendiri,” tegas Idy.
“Kami dengan tegas menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini adalah sikap kami. Bukan karena masalah pribadi, ini soal kepemimpinan,” tambahnya.
Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam, hingga Perti, yang sebelumnya telah berfusi ke dalam PPP.
Beberapa tokoh yang hadir dalam kesempatan ini antara lain Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Faryal (Serikat Islam/SI), dan Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).
Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa Muktamar X PPP akan dipercepat sebagai persiapan untuk Pemilu 2029, agar PPP dapat kembali berkiprah di Senayan.
Menurutnya, percepatan muktamar PPP ini penting agar pengurus yang terpilih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menjelang Pemilu 2029.
“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir pada Desember 2025. Mengingat situasi dan kondisi politik saat ini, kami memerlukan percepatan,” jelas Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).
(rzr/DAL)
[Gambas:Video CNN]