PKB Dukung Prabowo soal Pilgub Lewat DPRD: Pilbup-Pilwalkot Langsung

PKB Dukung Prabowo soal Pilgub Lewat DPRD: Pilbup-Pilwalkot Langsung

by Politik

Jakarta, CNN Indonesia —

Indrajaya, anggota Komisi II DPR RI yang mewakili Fraksi PKB, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi hanya untuk posisi gubernur.

Dia berpendapat bahwa pemilihan bupati dan walikota sebaiknya tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

“Presiden Prabowo juga telah menyarankan agar pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Kami mendukung gagasan ini, tetapi kami secara khusus mengusulkan agar pemilihan gubernur ditangani oleh DPRD,” ujar Indrajaya dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (18 Desember).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Indrajaya juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemilihan daerah, mengingat banyak masalah yang telah muncul.

Dia mencatat bahwa pemilihan daerah 2024 yang akan datang telah mendapatkan kritik terkait pemborosan anggaran, maraknya politik uang di kalangan calon, serta menurunnya tingkat partisipasi pemilih.

Menurutnya, ide pemilihan pemimpin daerah oleh DPRD tidak mengurangi hak politik masyarakat. Ia berargumen bahwa warga tetap memiliki hak suara di pemilihan lain, seperti pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Indrajaya juga menambahkan bahwa gubernur pada dasarnya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Memilih gubernur melalui DPRD menghidupkan kembali demokrasi representatif, di mana kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat namun dipercayakan kepada wakil-wakil mereka. Oleh karena itu, hal ini tidak melanggar hak politik warga,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan ide pemilihan pemimpin daerah oleh DPRD dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12 Desember) malam.

Ia berargumen bahwa, serupa dengan praktik di negara lain, sistem ini dianggap lebih efisien dan hemat biaya.

“Saya melihat bahwa negara-negara tetangga kita beroperasi dengan efisien; di Malaysia, Singapura, dan India, setelah mereka memilih anggota DPRD, badan itu bertanggung jawab untuk memilih gubernur dan bupati,” kata Prabowo.

Dia menambahkan bahwa usulan ini dapat membantu mengurangi anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilihan daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk pemilihan dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]


“`

Sumber informasi lebih lanjut dapat ditemukan di anomsuryaputra.id.

PKB Usulkan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

PKB Usulkan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

by Politik

Jakarta, CNN Indonesia —

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengajukan proposal untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, yang merupakan Presiden ke-4 Republik Indonesia.

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin, menekankan bahwa kontribusi Gus Dur dalam mempromosikan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan di Indonesia sangat berarti.


Iklan


Gulir untuk melanjutkan konten

“Saya dengan tegas menginisiasi usulan ini agar Gus Dur diakui sebagai pahlawan nasional. Semoga ini segera terwujud untuk bangsa kita,” ungkap Cak Imin dalam acara Silaturahim Kebangsaan di Jakarta pada Jumat (13/12), seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Menurut Cak Imin, sosok Gus Dur sangat penting bagi Indonesia sebagai sumber inspirasi dan semangat untuk melanjutkan cita-cita beliau dalam menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga menegaskan komitmen PKB untuk meneruskan semangat Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan agar nilai-nilai tersebut terwujud dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cak Imin menambahkan bahwa PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menegaskan bahwa selama masa kepemimpinan Gus Dur, tidak ada kesalahan konstitusional yang dilakukan.

“Sebaliknya, Gus Dur berhasil mengarahkan bangsa kita agar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Rusdi Kirana selaku Wakil Ketua Umum PKB, menyatakan bahwa Fraksi PKB di MPR telah mengambil langkah untuk memulihkan nama baik Gus Dur dengan mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

Dengan langkah ini, Rusdi menambahkan, PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan pengukuhan Gus Dur sebagai pahlawan nasional.

“Meskipun di hati kami, termasuk saya, sudah menganggap Gus Dur sebagai pahlawan nasional,” ungkap Rusdi, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan nama-nama pahlawan nasional baru pada tahun 2024.

“Insya Allah, kami sedang menunggu waktu yang tepat, dan beliau mengatakan akan segera diumumkan,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Hingga saat ini, Prabowo belum mengumumkan sosok pahlawan nasional untuk tahun 2024. Setiap tahun, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh pada peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November.

Pada tahun 2023, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh melalui Keputusan Presiden Nomor 115-TK-tahun 2023 yang ditandatangani pada 6 November 2023.

Tokoh-tokoh yang menerima gelar tersebut antara lain Ida Dewi Agung Jambe dari Bali, Bataha Santiago dari Sulawesi Utara, M. Tabrani dari Jawa Timur, Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah, KH Abdul Chalim dari Jawa Barat, dan KH Ahmad Hanafiah dari Lampung.

(Antara/fra)

[Gambas:Video CNN]

Legislator PKB Ajak Perempuan Terjun Dunia Politik: Sesuai Ajaran Agama

Legislator PKB Ajak Perempuan Terjun Dunia Politik: Sesuai Ajaran Agama

by Peristiwa

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menyerukan kepada perempuan untuk tidak merasa ragu dalam berpartisipasi di dunia politik. Dia menegaskan bahwa kehadiran perempuan sangat krusial dalam memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ninik saat ia menghadiri sebuah Talk Show bertajuk “Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diadakan oleh DPP Perempuan Bangsa dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) ke-V.

“Banyak orang sering kali berpikir bahwa politik adalah dunia yang kotor dan tidak layak bagi perempuan. Namun, saya yakin pandangan itu keliru,” ujar Ninik di Hotel Sultan Jakarta pada Sabtu (30/11/2024).


IKLAN


GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN

“Jika kita melihat politik dari perspektif agama, setiap tindakan positif yang kita lakukan di bidang ini akan memberikan dampak jangka panjang. Politik sebenarnya adalah sesuatu yang konstruktif dan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan,” tambah Ninik.

Dia juga mengingatkan bahwa budaya patriarki yang masih kuat dapat memperburuk posisi perempuan di berbagai aspek kehidupan, sehingga kesetaraan sulit untuk dicapai.

“Pandangan kita terhadap agama yang berkaitan dengan posisi perempuan sangat penting. Budaya yang selalu menempatkan laki-laki di atas perempuan perlu diubah. Kita harus menyeimbangkan posisi antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki hak yang setara,” jelas Ninik.

“Di pedesaan, suara camat atau kepala desa sering kali tidak didengar, namun suara pemuka agama lebih diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu menjalin kerjasama dengan pemuka agama untuk memperjuangkan kesetaraan hak secara lebih efektif,” tambahnya.

Sejalan dengan pernyataan Ninik, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk perempuan.

“Jangan pernah berpikir, ‘Apa manfaatnya kuliah S2 atau S3?’ Kita perlu memberdayakan anak-anak perempuan kita agar mereka bisa saling mendukung satu sama lain,” kata Saras.

Namun, ia juga menekankan pentingnya sikap saling peduli di antara perempuan. Dengan cara ini, akan terbentuk kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

“Kata kuncinya adalah kolaborasi. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa melakukan semuanya sendiri. Kita perlu bersatu dan menciptakan rasa persatuan serta kolaborasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita semua bekerja sama,” tutupnya.

(ond/azh)