PKB Dukung Prabowo soal Pilgub Lewat DPRD: Pilbup-Pilwalkot Langsung

PKB Dukung Prabowo soal Pilgub Lewat DPRD: Pilbup-Pilwalkot Langsung

by Politik

Jakarta, CNN Indonesia —

Indrajaya, anggota Komisi II DPR RI yang mewakili Fraksi PKB, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi hanya untuk posisi gubernur.

Dia berpendapat bahwa pemilihan bupati dan walikota sebaiknya tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

“Presiden Prabowo juga telah menyarankan agar pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Kami mendukung gagasan ini, tetapi kami secara khusus mengusulkan agar pemilihan gubernur ditangani oleh DPRD,” ujar Indrajaya dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (18 Desember).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Indrajaya juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemilihan daerah, mengingat banyak masalah yang telah muncul.

Dia mencatat bahwa pemilihan daerah 2024 yang akan datang telah mendapatkan kritik terkait pemborosan anggaran, maraknya politik uang di kalangan calon, serta menurunnya tingkat partisipasi pemilih.

Menurutnya, ide pemilihan pemimpin daerah oleh DPRD tidak mengurangi hak politik masyarakat. Ia berargumen bahwa warga tetap memiliki hak suara di pemilihan lain, seperti pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Indrajaya juga menambahkan bahwa gubernur pada dasarnya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Memilih gubernur melalui DPRD menghidupkan kembali demokrasi representatif, di mana kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat namun dipercayakan kepada wakil-wakil mereka. Oleh karena itu, hal ini tidak melanggar hak politik warga,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan ide pemilihan pemimpin daerah oleh DPRD dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12 Desember) malam.

Ia berargumen bahwa, serupa dengan praktik di negara lain, sistem ini dianggap lebih efisien dan hemat biaya.

“Saya melihat bahwa negara-negara tetangga kita beroperasi dengan efisien; di Malaysia, Singapura, dan India, setelah mereka memilih anggota DPRD, badan itu bertanggung jawab untuk memilih gubernur dan bupati,” kata Prabowo.

Dia menambahkan bahwa usulan ini dapat membantu mengurangi anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilihan daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk pemilihan dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]


“`

Sumber informasi lebih lanjut dapat ditemukan di anomsuryaputra.id.

Partisipasi Pemilih di DKI Rendah, Warga Diduga Jenuh Masalah Jakarta Tak Pernah Selesai

Partisipasi Pemilih di DKI Rendah, Warga Diduga Jenuh Masalah Jakarta Tak Pernah Selesai

by Peristiwa

JAKARTA, KOMPAS.com

Pengamat politik Adi Prayitno mengungkapkan keprihatinannya mengenai partisipasi pemilih yang rendah dalam Pilkada Jakarta 2024, yang mencapai hanya 57,2 persen. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka partisipasi ini, salah satunya adalah kejenuhan masyarakat setelah sebelumnya mengikuti pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota DPR dalam waktu yang dekat.

Adi juga mencatat bahwa periode kampanye yang ada untuk calon gubernur dan wakil gubernur tidak memadai untuk meyakinkan pemilih. “Hasil Quick Count dari Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sangat rendah, hanya 57,2 persen,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan pada Kamis (5/12/2024).

Baca juga: Jenuh dan Pilihan Calon Terbatas, 1,6 Juta Warga Bogor Golput

Lebih jauh, Adi berpendapat bahwa kekecewaan juga mungkin dirasakan oleh pemilih di Jakarta. Meskipun terjadi pergantian gubernur secara berkala, isu-isu mendasar seperti banjir, kemacetan, dan akses terhadap lapangan pekerjaan masih belum terpecahkan. “Gubernur berganti-ganti, tetapi problem penting seperti banjir dan kemacetan, serta kesempatan kerja, tetap tidak terselesaikan,” tambahnya.

Adi pun mengkritik kinerja penyelenggara Pilkada yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas, termasuk dalam hal sosialisasi pemilihan. “Penyelenggara tampak kurang aktif dalam memberikan informasi mengenai pilkada. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar. Jika ada sosialisasi, biasanya terbatas pada seminar di kampus atau hotel saja,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Adi, terdapat banyak tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta dengan partisipasi pemilih di bawah 35 persen. Bahkan, ada TPS yang hanya menerima 93 pemilih, sedangkan daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi tersebut mencapai 586.

Baca juga: Jakarta Catat Golput Tertinggi di Pilgub 2024, Meningkat Dua Kali Lipat dari 2019

Oleh karena itu, Adi berpendapat bahwa keraguan terhadap legitimasi pemenang Pilkada Jakarta adalah hal yang wajar. “Secara teori, legitimasi politik akan berkurang jika tingkat kehadiran pemilih di TPS rendah. Demokrasinya sangat bergantung pada legitimasi dari rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat Pilkada Jakarta dari kalangan Muhammadiyah, Wiryandinata, menambahkan bahwa rendahnya legitimasi dalam Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa pemenang tersebut tidak memperoleh mandat dari seluruh masyarakat Jakarta. “Pemenang pilkada dengan partisipasi pemilih yang minim bukanlah representasi yang akurat bagi masyarakat,” tuturnya.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi anomsuryaputra.id.

Perlu 5 Kali Pemilu Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

Perlu 5 Kali Pemilu Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

by News

Suara.com – Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), menegaskan bahwa partainya tidak akan tinggal diam terhadap berbagai upaya yang berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan telah memakan banyak korban, dengan lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa dalam pertempuran.

Nilai Kedaulatan Rakyat

“Kedaulatan rakyat adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan terus mengedepankan isu-isu terkait ancaman terhadap demokrasi kita,” ujar Hasto dalam konferensi pers mengenai Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024).

Perlu 5 Kali Pemilu Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. (Suara.com/M. Yasir)

Hasto juga menyoroti adanya pihak-pihak yang berusaha melemahkan demokrasi, termasuk intervensi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden.

Ia mengungkapkan bahwa ada manipulasi aturan di MK yang bertujuan untuk mempermudah pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai calon Wakil Presiden.

Baca Juga: Punya Gelar ‘Gus’ Tapi Tanpa Akhlak, Sosiolog ‘Ceramahi’ Gus Miftah dengan Ayat Alquran setelah Mengomentari Nasib Penjual Es Teh

“Pernyataan PDI Perjuangan ini diilhami oleh pandangan Prof. Ikrar Nusa Bakti yang menekankan perlunya lima kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang terjadi selama era Jokowi,” lanjut Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan keprihatinan terkait keterlibatan Partai Cokelat (Parcok) yang dinilai telah menjauhkan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya adil, di mana hukum seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga demokrasi itu sendiri.

Hasto juga mengekspresikan kekhawatiran mengenai keterlibatan aparat kepolisian yang disebut sebagai Partai Cokelat dalam Pilkada serentak 2024.

“Ini adalah ancaman bagi masa depan Indonesia, yang telah diperjuangkan oleh lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia. Kita harus selalu ingat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,” tutupnya.

Baca Juga: Kini Ditantang Jualan Es Teh Keliling, Masa Lalu Gus Miftah Dikuliti Netizen: Dulunya Susah, Kini Lupa Diri