dpr – Anomsuryaputra Kalimantan Media

Anggota DPR Usul Barang Mewah Produk Lokal Tak Kena PPN 12 Persen

December 9, 2024

by MarliniDolria Politik

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, telah mengusulkan kepada pemerintah agar beberapa barang mewah yang diproduksi dalam negeri dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

“Produk domestik seharusnya memenuhi kriteria tertentu; tidak dikenakan pajak 12 persen penuh tetapi tarif yang lebih rendah, yaitu 10 persen. Penegasan ini sangat penting untuk membedakan antara barang impor dan produk lokal,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuat anggur di Denpasar, Bali, pada hari Sabtu (7 Desember).

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Ia mencontohkan bahwa jika anggur dikategorikan sebagai barang mewah, maka penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM di tanah air.

“Apa sebenarnya yang memenuhi syarat sebagai barang mewah? Kami khawatir tentang penerapan pajak 12 persen secara menyeluruh, terutama karena Presiden telah menunjukkan bahwa ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah,” tambahnya.

Anggota Komisi VII lainnya, Erna Sari Dewi, juga memberikan komentar selama kunjungan tersebut bahwa PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang yang dikategorikan sebagai barang mewah (kategori merah), sedangkan barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat seharusnya tetap dibebaskan dari pajak.

Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana PPN 12 persen direncanakan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

“Pajak ini khusus untuk barang mewah. Untuk semua yang berada di luar klasifikasi itu, tarif tetap 11 persen. Saya percaya ini adalah kebijakan luar biasa yang sejalan dengan mandat undang-undang dan harus dipatuhi,” jelas Erna.

Mengenai klasifikasi barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen, ia berharap pemerintah segera merampungkan regulasi yang berasal dari undang-undang ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa implementasi PPN 12 persen yang efektif mulai tahun 2025 akan dilakukan sesuai dengan undang-undang, namun dengan pendekatan yang selektif.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah, sambil memastikan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Seperti yang telah dijelaskan, PPN ini diamanatkan oleh undang-undang, dan kami akan menegakkannya, tetapi secara selektif, hanya untuk barang-barang mewah,” tegas Prabowo pada hari Jumat lalu.

(Antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

December 3, 2024

by MarliniDolria Politik

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan keprihatinannya terkait usulan untuk menempatkan Polisi Nasional (Polri) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya memiliki sejumlah keraguan mengenai hal ini,” ungkap Tito saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (2/12).

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Tito menekankan bahwa pemisahan posisi Polri, yang saat ini langsung berada di bawah presiden, sejalan dengan mandat yang ditetapkan oleh Reformasi 1998.

“Struktur ini telah ada sejak saat itu, dengan Polri beroperasi di bawah otoritas presiden. Ini mencerminkan reformasi yang telah kita jalani,” jelasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa usulan ini muncul akibat masalah yang terus berlanjut dalam Polri, terutama keterlibatannya dalam urusan politik.

Deddy menegaskan bahwa keputusan Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden kelima Indonesia dan Ketua Umum PDIP saat ini, untuk memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 bertujuan agar Polri, sebagai institusi sipil dengan kemampuan penegakan hukum, dapat beroperasi secara mandiri dan melayani masyarakat dengan efektif.

“Namun, apa yang kita saksikan adalah bahwa Polri tidak hanya terlibat dalam isu politik, tetapi juga mengalami penurunan signifikan dalam fungsi internalnya dan kemampuannya untuk melayani publik,” ungkap Deddy di kantor DPP PDIP Jakarta pada Minggu (1/12).

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengklaim bahwa mayoritas fraksi—tujuh dari delapan—di Komisi III menolak usulan untuk menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

(rzr/fra)

[Gambas:Video CNN]

Legislator PKB Ajak Perempuan Terjun Dunia Politik: Sesuai Ajaran Agama

December 1, 2024

by MarliniDolria Peristiwa

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menyerukan kepada perempuan untuk tidak merasa ragu dalam berpartisipasi di dunia politik. Dia menegaskan bahwa kehadiran perempuan sangat krusial dalam memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ninik saat ia menghadiri sebuah Talk Show bertajuk “Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diadakan oleh DPP Perempuan Bangsa dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) ke-V.

“Banyak orang sering kali berpikir bahwa politik adalah dunia yang kotor dan tidak layak bagi perempuan. Namun, saya yakin pandangan itu keliru,” ujar Ninik di Hotel Sultan Jakarta pada Sabtu (30/11/2024).

GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN

“Jika kita melihat politik dari perspektif agama, setiap tindakan positif yang kita lakukan di bidang ini akan memberikan dampak jangka panjang. Politik sebenarnya adalah sesuatu yang konstruktif dan sejalan dengan nilai-nilai keagamaan,” tambah Ninik.

Dia juga mengingatkan bahwa budaya patriarki yang masih kuat dapat memperburuk posisi perempuan di berbagai aspek kehidupan, sehingga kesetaraan sulit untuk dicapai.

“Pandangan kita terhadap agama yang berkaitan dengan posisi perempuan sangat penting. Budaya yang selalu menempatkan laki-laki di atas perempuan perlu diubah. Kita harus menyeimbangkan posisi antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki hak yang setara,” jelas Ninik.

“Di pedesaan, suara camat atau kepala desa sering kali tidak didengar, namun suara pemuka agama lebih diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu menjalin kerjasama dengan pemuka agama untuk memperjuangkan kesetaraan hak secara lebih efektif,” tambahnya.

Sejalan dengan pernyataan Ninik, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk perempuan.

“Jangan pernah berpikir, ‘Apa manfaatnya kuliah S2 atau S3?’ Kita perlu memberdayakan anak-anak perempuan kita agar mereka bisa saling mendukung satu sama lain,” kata Saras.

Namun, ia juga menekankan pentingnya sikap saling peduli di antara perempuan. Dengan cara ini, akan terbentuk kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

“Kata kuncinya adalah kolaborasi. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa melakukan semuanya sendiri. Kita perlu bersatu dan menciptakan rasa persatuan serta kolaborasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita semua bekerja sama,” tutupnya.

(ond/azh)

DPR Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Pimpinan KPK pada 5 Desember

November 30, 2024

by MarliniDolria Politik

JAKARTA, KOMPAS.com –

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengumumkan bahwa rapat paripurna DPR direncanakan untuk menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada hari Kamis, 5 Desember 2024.

“Kalau tidak salah, tanggal 5,” ungkap Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.

Dia juga menambahkan bahwa rapat tersebut akan diadakan bersamaan dengan penutupan masa sidang DPR.

Baca juga: Daftar Lengkap 5 Pimpinan KPK dan Dewas Terpilih Periode 2024-2029

Seperti diketahui, Komisi III DPR telah menentukan lima pimpinan KPK untuk periode berikutnya. Penetapan ini dilakukan setelah sepuluh calon pimpinan dan anggota Dewas KPK menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR pada tanggal 18-21 November 2024.

Baca juga: Daftar Lengkap Pimpinan KPK Periode 2024-2029, Ada Jenderal Polisi Kembali Jadi Ketua

Pimpinan KPK yang baru terpilih terdiri dari Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua, dan empat wakilnya yaitu Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono.

Sementara itu, lima anggota Dewas yang terpilih adalah Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

Jangan lewatkan berita terbaru dan berita pilihan kami yang bisa kamu akses langsung melalui ponselmu. Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di Kompas.com di sini: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah menginstal aplikasi WhatsApp ya.