Posts tagged: byd

Jakarta

Amnesty International baru saja merilis sebuah laporan yang memperingatkan bahwa pertumbuhan pesat kendaraan listrik di seluruh dunia dapat mengabaikan hak asasi manusia. Hal ini terutama terkait dengan masalah rantai pasokan yang belum teratasi dalam proses produksi kendaraan tersebut.

Dalam laporan yang dipublikasikan oleh Autocar, Amnesty International mengungkapkan hasil penelitian yang membahas kegagalan beberapa produsen mobil dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan rantai pasokan mineral. Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif dari tambang yang menghasilkan kobalt, lithium, nikel, dan tembaga, yang dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Studi tersebut melibatkan penilaian terhadap kebijakan uji tuntas hak asasi manusia dari 13 produsen kendaraan listrik. Amnesty memberikan skor berdasarkan kriteria seperti kebijakan hak asasi manusia, proses identifikasi risiko, pemetaan dan pelaporan rantai pasokan, serta mediasi, dengan skor berkisar dari satu (terburuk) hingga 90 (terbaik).

Beberapa produsen telah memberikan tanggapan, tetapi ada juga yang enggan menjawab pertanyaan terkait dampak dari produksi baterai untuk kendaraan listrik.

Dalam laporan tersebut, Amnesty International memberikan skor tertinggi kepada Mercedes-Benz dengan 51 poin. Tesla mengikuti di urutan kedua dengan skor 49, sementara Stellantis memperoleh 42 poin. Volkswagen Group, BMW, dan Ford masing-masing mendapatkan 41 poin.

Di sisi lain, di antara produsen dengan skor terendah, BYD dari Tiongkok hanya mendapatkan 11 poin, diikuti oleh Mitsubishi dengan 13 poin, dan Hyundai yang mendapatkan 21 poin, menunjukkan bahwa mereka memiliki kinerja yang buruk dalam hal ini.

Pabrik Baterai Mobil Listrik Foto: Ridwan Arifin/detikcom

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, menyoroti bahwa BYD dan Mitsubishi mencatat penilaian terendah dalam laporan tersebut.

“Skor ini adalah ‘kekecewaan besar’. BYD bahkan kurang transparan dalam menerapkan uji tuntas hak asasi manusia terkait rantai pasokan baterainya. Hyundai dan Mitsubishi juga tidak memberikan informasi yang cukup mendalam,” jelas Agnès.

Amnesty International memberikan kesempatan kepada setiap produsen untuk menanggapi dan mengeluarkan pernyataan resmi dalam laporan tersebut, untuk menciptakan informasi yang lebih seimbang.

Hyundai merespons dengan menyatakan bahwa mereka menghargai penilaian Amnesty International dan berkomitmen untuk menjaga rantai pasokan yang berkelanjutan serta etis, yang menghormati hak asasi manusia dan melindungi lingkungan. Namun, BYD dan Mitsubishi dilaporkan menolak untuk memberikan pernyataan terkait temuan tersebut.

Sebagai tambahan, Uni Eropa merencanakan peluncuran paspor baterai yang akan mulai berlaku pada 1 Februari 2027. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan semua baterai kendaraan listrik dengan kapasitas di atas 2 kWh akan memiliki transparansi dalam rantai pasokan.

(lth/din)