Jakarta –
Organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kritis terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini tengah menjadi tersangka dalam kasus suap dan penghalangan pemeriksaan terkait Harun Masiku. Hasto mengklaim memiliki rekaman video yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik. MAKI mendesak Hasto untuk menyerahkan video tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang berkaitan dengan tindakan korupsi.
“Saya yakin bahwa video-video tersebut berhubungan erat dengan berbagai persoalan kekuasaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi KPK untuk mendapatkan informasi itu. Menyerahkan video tersebut adalah langkah minimal, dan secara maksimal, bisa menjadi alat bukti dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, yang sedang berlangsung, maupun yang akan datang,” jelas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan pada Senin (30/12/2024).
“Saya mengajak Bapak Hasto dan PDIP, termasuk Ibu Conie, untuk segera menyerahkan video serta dokumen lain yang relevan kepada KPK,” tambahnya.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Boyamin menegaskan bahwa jika video yang mengungkap praktik buruk pejabat tersebut diserahkan, itu akan menunjukkan komitmen yang serius dan bukan sekadar ancaman belaka. Dia juga mengusulkan agar video itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti.
“Ini adalah isu yang sangat serius, bukan hanya gertakan. Saya tidak ingin ini berakhir sebagai pernyataan kosong yang tidak diindahkan. Saya mendesak agar semua dokumen atau video segera diserahkan kepada KPK dan juga Kejaksaan Agung. Dalam lima tahun terakhir, Kejaksaan Agung telah menunjukkan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kepolisian juga memiliki peran yang tidak kalah penting,” ungkapnya.
“Jangan anggap bahwa situasi saat ini hanya berpihak pada satu pihak. Suatu saat, PDIP bisa kembali berkuasa, sehingga penting untuk menyerahkan informasi kepada penegak hukum yang mungkin akan diperlukan di masa depan. Jika ini benar-benar merupakan bukti terkait korupsi, penilaian saya saat ini masih prematur, karena baru sekadar gertakan dan belum ada informasi lebih lanjut,” tambahnya.
Hasto Siap Mengungkap Video ‘Borok’ Pejabat Negara
Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, memberikan pembelaan kepada Hasto Kristiyanto yang dianggap panik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Guntur menilai bahwa KPK saat ini diisi oleh orang-orang yang dipilih pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Dalam istilah Jawa, ini seperti ‘nabok nyilih tangan’, yang artinya menampar menggunakan tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini terpilih di era siapa? Mereka adalah petinggi negara, khususnya penegak hukum, yang diangkat oleh Jokowi,” jelas Guntur pada Jumat (27/12).
“Terlebih lagi, jika kita melihat opini publik dan media sosial, terlihat bagaimana Pak Prabowo masih sangat bergantung pada Jokowi,” tambahnya.
Guntur juga menyebutkan bahwa Hasto memiliki beberapa video terkait isu masa jabatan tiga periode yang akan segera dirilis.
“Jadi, Jokowi memang menginginkan perpanjangan masa jabatan seperti yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh dekatnya, dan video yang akan dirilis oleh Sekjen menjadi buktinya,” imbuh Guntur.
Ia mengungkapkan bahwa Hasto juga memiliki video lain yang berpotensi besar, termasuk yang berkaitan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Ada video khusus yang mengungkap kriminalisasi terhadap Anies Baswedan beserta buktinya. Ini bisa menjadi skandal besar yang lebih hebat daripada kasus Watergate di Amerika. Bagaimana aparat negara disalahgunakan untuk membungkam lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” tegasnya.
“Khusus untuk seorang mantan petinggi, Sekjen selalu mendampingi dan membela dia serta keluarganya selama 23 tahun. Setiap rahasia kecil dan buktinya ada di tangan Sekjen,” tutupnya.
(dek/idn)